07 Oct 2021 22:47. Kunjungan Kerja Bupati Minahasa ke Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI. 29, Sep 2021 22:57. Kunjungan Kerja Bupati Pekalongan ke Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI. 27, Sep 2021 19:40. Menteri Sosial Republik Indonesia Melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Semarang. 24, Aug 2021 21:27. Konsinyering Dalam Rangka Penyempurnaan PresidenJokowi hapus Dirjen Penanganan fakir miskin Kemensos Untukmengurangi angka kemiskinan, Kemensos membuat program untuk penduduk miskin. Bagaimana cara mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Rabu (14/3). Menurut data Kemensos penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar untuk siswa dari keluarga tidak mampu telah dibagikan kepada 593 ribu siswa dengan jumlah bantuan Inilah14 Kriteria Kemiskinan DTKS menjadi syarat utama agar bisa menerima bantuan sosial. Beberapa program bantuan sosial yang mensyaratkan penerimanya harus terdaftar dalam DTKS antara lain: PKH dan BPNT dari Kemensos, PIP dari Kemdikbud, dan KIS PBI dari Kemenkes yang dikelola BPJS Kesehatan. Salahsatunya adalah penentuan kriteria kelompok orang miskin yang menjadi Penerima Bantuan Hukum (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri (Pasal 5 Ayat (1)). Hak dasar tersebut antara lain hak atas Dari14 kriteria penduduk miskin yang ditetapkan Kemensos, setidaknya calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa harus memenuhi minimal 9 kriteria. Sementara, jika melihat kondisi dilapangan, banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dampak pendemi Covid-19. Tentunya hal ini akan menyulitkan bagi calon pendata Timur Angka kemiskinan di kabupaten Blitar mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 dan mengalamai kenaikan di tahun 2020. Langkah untuk mengetahui angka kemiskinan dihitung berdasarkan sampel survei analisis tingkat kemiskinan dalam survey Sosial – Ekonomi Nasional (Susenas) setiap 2 tahun sekali. sosial penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. b. Hasil kajian KPK: bantuan sosial sesuai UU Nomor 11/2009 hanya diperuntukkan bagi perlindungan sosial. 2. Rekomendasi KPK agar belanja bantuan sosial hanya dilaksanakan oleh Kemensos berdasarkan UU 11/2009 tidak sejalan dengan UU sektoral uzmO20. DETIKDATA, JAKARTA – Kementerian Sosial Kemensos menetapkan sembilan kriteria kemiskinan, dan lima aspek yang akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial Bansos. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Mensos, Tri Rismharini, melalui keterangan tertulisnya, Kamis 18/11/2021. “Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinya,” kata Mensos Risma. Menurutnya, sembilan kriteria kemiskinan itu yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Laman 1 2 Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial RI tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, ditetapkan bahwa kategori fakir miskin dan orang tidak mampu dibedakan menjadi 2 dua kelompok yaitu teregister dan belum teregister. A. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Teregister 1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. 2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana. 3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah. 4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga. 5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. 6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester. 7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah. 8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah. 9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran. 10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang. 11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya. berdasarkan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 B. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Belum Teregister Fakir miskin dan orang tidak mampu belum teregister terdiri dari 1. Gelandangan; 2. Pengemis; 3. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil; 4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi; 5. Korban Tidak Kekerasan; 6. Pekerja Migran Bermasalah Sosial; 7. Masyarakat Miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 satu tahun setelah kejadian bencana; 8. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial; 9. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan; 10. Penderita Thalassaemia Mayor; dan 11. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi KIPI. Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinyaJakarta ANTARA - Kementerian Sosial Kemensos telah menetapkan lima aspek dan sembilan kriteria kemiskinan yang akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan verifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. "Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinya," kata Mensos Tri Rismaharini saat menggelar konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan lima aspek yang menjadi pedoman klasifikasi dalam menetapkan seseorang berhak menerima Bansos terdiri atas tempat tinggal, pekerjaan, pangan, sandang, dan papan. Sementara sembilan kriteria kemiskinan itu yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Menurut dia saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal diperkotaan dan memiliki rumah lebih dari 100 meter persegi serta memiliki mobil yang terdata masih mendapat bantuan sosial. "Sesuai UU 13/2011, data itu dari daerah, jadi data kami kembalikan ke daerah, kemudian daerah mengecek apakah dia layak. Karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima Bansos. Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak nge-drop," katanya.​ Kemensos akan terus melakukan pembaharuan data secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan NIK yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kemendagri. Sebelumnya, Mensos menyebut terdapat sekitar 31 ribu aparatur sipil negara ASN yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial baik itu bantuan Penerima Keluarga Harapan PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. "Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada ASN," katanya. Ia menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima Bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos. Bahkan, Mensos menyebut profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya. Baca juga PKJS UI Indikator sosial ekonomi penerima bansos perokok lebih rendah Baca juga KPK sebut kriteria kemiskinan penerima bansos turut jadi perhatian Baca juga Sosiolog sarankan Kemensos tambah pelibatan komunitas perbaharui DTKS Baca juga Kajian UI bansos berkorelasi terhadap perilaku merokokPewarta Asep FirmansyahEditor Andi Jauhary COPYRIGHT © ANTARA 2021